Tuban, Megaposnews.id, – Kegeraman warga terhadap proyek penggantian jembatan di Desa Sumurgung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, akhirnya memuncak.
Proyek bernilai Rp 590 juta dari P-APBD 2025 itu dinilai bukan hanya dikerjakan asal-asalan, tapi juga memperlihatkan potret buram tata kelola proyek publik yang dianggap semrawut dari hulu sampai hilir.
Warga yang setiap hari melihat proses pekerjaan itu tak lagi bisa menahan kemarahannya. Mereka menyebut kontraktor pemenang tender, CV Bina Mandiri, bekerja dengan cara yang tak pantas disebut profesional.
“Lihat sendiri! Pekerja tanpa helm, tanpa sepatu, tanpa rompi, ini bukan proyek rakyat, ini proyek sembrono, kontraktornya kerja kayak nggak pernah sekolah proyek!” teriak seorang warga dengan nada meninggi.
Seorang warga lain malah menilai perilaku kontraktor sebagai bentuk meremehkan keselamatan pekerja.
“Kalau mereka peduli keselamatan, pasti nggak begini. Ini kerja model ‘asal kelar, urusan nyawa belakangan’. Malu-maluin!”
Lebih panas lagi, seorang tokoh masyarakat menyebut bahwa kontraktor tampak bekerja tanpa etika, tanpa standar, dan tanpa kontrol.
“Yang dibangun itu jembatan, bukan kandang ayam! Kalau mental kerjanya kayak gini, wajar kalau kualitas proyek dipertanyakan.”
Namun sorotan paling pedas justru diarahkan pada Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Tuban, yang dinilai tidur nyenyak saat proyek berjalan berantakan.
“Dinas itu ke mana? Ini proyek uang rakyat. Mereka PPK! Tapi kok diem, ndak ada tindakan? Pengawasan model apa ini? Cuma hadir di berkas, tidak hadir di lapangan!” ujar warga Montong yang sudah lama mengamati pekerjaan tersebut.
Warga lain dengan nada sinis menambahkan, “Jika dinas cuma percaya laporan manis kontraktor, ya jadinya begini. Pengawasan nol besar! Kerja lapangan awut-awutan!”
Seorang ibu rumah tangga yang tiap hari melintas pun ikut meluapkan kekesalannya.
“Kami lewat sini was-was. Nggak ada rambu, nggak ada pengamanan. Orang lewat kayak diabaikan. Ini proyek apa jebakan?”
Kemarahan warga makin membara karena masalah yang muncul bukan hal kecil, melainkan pelanggaran keselamatan paling dasar.
“Kalau pengawasan bener, nggak bakal ada pekerja kerja tanpa APD. Ini bukti pengawasan longgar, bahkan mungkin nggak ada sama sekali!” tegas seorang pemuda.
Bagi sebagian warga, proyek ini adalah contoh jelas betapa buruknya manajemen pelaksanaan dan pengawasan sebuah proyek publik.
“Kalau begini terus, jangan salahkan warga kalau kehilangan kepercayaan. Kontraktornya sembrono, dinasnya diam, masyarakat yang rugi!”
Hingga berita ini diturunkan, baik CV Bina Mandiri maupun Dinas PUPR-PRKP Tuban belum memberikan pernyataan terkait kritik keras warga.
Red…
