Tuban, megaposnews.id, – Peresmian Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Sokosari yang digelar dengan meriah kini berubah menjadi sorotan tajam publik. Di balik panggung yang penuh sambutan pejabat, dukungan forkopimcam, dan deklarasi ambisi pembangunan, terdapat ironi yang tak bisa disembunyikan, bangunan yang diresmikan ternyata hanyalah bekas toko material milik salah satu perangkat desa.
Kondisi tersebut kontras dengan narasi besar yang digembar-gemborkan dalam acara. Program KDMP dikenal sebagai program nasional strategis yang disokong anggaran bernilai miliaran rupiah untuk pembangunan gedung dan sarana pendukung. Namun realita di lapangan jauh panggang dari api, bangunan yang digunakan justru berjenis gudang ringan, tanpa standar teknis koperasi desa sebagaimana mestinya.
Publik pun dibuat terheran-heran, mngapa seremoni terlihat lebih megah daripada bangunan yang diresmikan?, apakah ini kesiapan nyata atau hanya kejar tayang seremonial?
Sumber informasi yang beredar menyebutkan bahwa gedung KDMP seharusnya dibangun di atas lahan TKD atau melalui skema sewa lahan resmi. Namun kenyataannya, gerai yang diresmikan berdiri di atas bangunan pribadi perangkat desa, tanpa adanya pembangunan baru yang dapat menjadi bukti penggunaan anggaran pusat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan krusial di tengah masyarakat, jka benar ada anggaran miliaran dari pusat, di mana gedung hasil pembangunan tersebut?, apa dasar penggunaan bangunan pribadi sebagai kantor KDMP?, mengapa kesiapan infrastruktur justru menjadi bagian yang paling diabaikan?
Ironi semakin mencolok ketika pejabat yang hadir melontarkan serangkaian pernyataan manis, mulai dari dukungan ketahanan pangan hingga rencana gudang besar dan kendaraan operasional. Ucapan-ucapan tersebut terdengar megah, namun tak mampu menutupi fakta bahwa bangunan yang berdiri hari ini bahkan tidak memenuhi standar bangunan koperasi desa.
Gerai KDMP Sokosari sejatinya dapat menjadi tonggak penting dalam penguatan ekonomi desa. Namun peresmian yang mendahului kesiapan fisik justru memperlihatkan jurang lebar antara seremoni dan substansi.
Desa Sokosari layak mendapatkan fasilitas yang representatif, bukan bangunan sementara yang dipoles demi seremoni cepat. Tanpa transparansi aliran anggaran dan pembangunan yang nyata, publik akan terus mempertanyakan keseriusan program ini, terutama soal satu hal yang paling menggelitik :
“Jika dana yang turun miliaran, mengapa gedungnya justru bekas toko material?”
Paparan informasi ini menjadi kritik pedas yang perlu disampaikan, agar program nasional sebesar KDMP tidak terjebak menjadi sekadar panggung seremonial tanpa pondasi pembangunan yang sesungguhnya.
Red…
